Berterimakasih pada Pilkada DKI Jakarta

 

paslon-gubernur-wakil-gubernur-dalam-debat-perdana-pilkada-dki-2017
Pilkada DKI Jakarta. Sumber foto: infobaswara

Kontributor: Bayu Satria Utama*

Democracy is the most difficult form of government, because it is the form under which you have to persuade the largest number of person to do anything in particular.

Woodrow Wilson, 1915

Kita harus jujur dan bersikap adil bung! untuk menerima realita bahwa Indonesia diberkahi sebuah sistem politik yang memberi kesempatan luas bagi rakyatnya untuk terus belajar berfikir kritis. Sistem yang seutuhnya belum tentu benar, namun dapat dijalankan sebaik mungkin untuk memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Sekalipun kini konflik hadir di tengah-tengah upaya melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendahulu.Melalui sistem ini kitatetap mampu mewadahi seluruh kalangan, bahkan memberi jalan bagi mereka yang menolaknya.

Ia adalahDemokrasi.

Demokrasi dapat dimaknai sebagai akses partisipasi publik untuk ikut serta aktif dalam berbagai aktivitas yang mempengaruhi kepentingan setiap individu guna menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kelompok. Sederhananya, jika dalam keluarga, dirimu diberikan kesempatan partisipasi melalui hak berpendapat, hingga ikut serta mengambil dan memutuskan setiap keputusan dalam keluargamu. Maka proses partisipasi tersebut disebut sebagai demokrasi.Jika mengacu pada istilah populer yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, maka demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hak dasar partisipasi dalam suatu kelompok yang menganut sistem demokrasi inilah yang salah satunya kemudian melahirkan konsep pemilihan secara langsung untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat. Di Indonesia, pemilihan seperti ini dikenal dengan berbagai istilah; Pilpres, Pilkada, Pilkades (eksekutif), dan Pemilu (legislatif). Pemilihan dengan sistem ini tentunya dapat saja berubah suatu saat, ketika masyarakatnya memiliki konsep yang berbeda,

Tulisan ini tak akan banyak membahas sejarah demokrasi dan proses hadirnya istilah Pilkada Serentak di Indonesia. Bahkan juga tidak akan membahas mengenai landasan hukum apa yang digunakan sebagai dasar pelaksanaannya. Jika yang anda cari pembahasan tersebut, maka tulisan ini dapat dipastikan tidak akan memuaskan anda. Karena tulisan ini hanya akan membahas makna aksiologi (kegunaan ilmu pengetahuan) dari suatu konsep yang disebut sebagai demokrasi melalui sudut pandang Pilkada, khususnya pada Pilkada DKI Jakarta.

Bagi anda yang merupakan penikmat informasi melalui media sosial, pasti sudah tidak asing dengan keributan pro dan kontra dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun perlu kita pastikan terlebih dahulu bahwa anda tidak termasuk orang-orang yang berfikir:

“Buat apa sih ikut-ikutan ribut Pilkada Jakarta, toh saya bukan warga Jakarta. Lagian siapapun yang jadi gubernurnya gak akan ngaruh ke saya. Lagian gak ada manfaatnya, habis-habisin kuota aja”

Jika anda termasuk yang berfikir seperti itu, mari kita coba alihkan bersama pikiran tersebut dengan pertanyaan sederhana;

“Apakah saya patut berterima kasih pada Pilkada DKI Jakarta?”

Menjadi Bagian Budaya berfikir positif

Bagi warga DKI Jakarta, ajang adu gagasan dan mobilisasi masa Lima tahunan ini, sudah tentu menjadi agenda penentuan nasib baik atau buruknya kualitas pemenuhan hak hidup mereka. Meskipun banyak konflik, kebencian, hasutan, hujatan hingga rasa pemusuhan disuguhkan dalam drama yang dimainkan masing-masing pendukung calon kepala daerah. Pada akhirnya, juga mampu mempengaruhi warga yang tidak berdomisisli di daerah Ibu Kota negeri ini sekalipun. Apalagi bagi setiap pengguna media sosial, sudah tentu memiliki pandangan, walaupun anda mungkin memilih untuk tidak mau ambil pusing, pilihan tersebut justru sebenarnya juga telah dipengaruhi oleh suksesi kepemimpinan di DKI Jakarta.

Hal yang paling penting perlu digaris bawahi yakni, setiap konflik dalam berbagai bentuknya selalu memiliki fungsi positif. Akan tetapi, kebanyakan di antara kita hanya terlena oleh rasa emosional mendalam pada sisi negatif semata. Hal inilah yang kemudian menggiring kita untuk jauh dari budaya berfikir positif dalam pembangunan. Sehingga, kita seharusnya tersadar sejak awal untuk menekankan bahwa sudah selayaknya kita banyak belajar dari Pilkada DKI Jakarta.

Jika banyak orang yang menghindari pembahasan mengenai SARA, justru dalam Pilkada inilah kita harus banyak belajar tentang SARA. Jika banyak orang yang tak ingin terlibat dengan perselisihan, justru di sinilah kita perlu belajar dengan sungguh tentang bagaimana mengelola perselisihan. Bahkan jika banyak orang memilih untuk tidak ambil pusing dengan urusan politik, maka di sinilah anda sebaiknya mencoba mengenali dengan sederhana,apa itu sebenarnya urusan politik.

Melalui Pilkada DKI Jakarta,pada hakikatnya merupakan sebuah upaya masyarakat memelihara dan menggunakan haknya sebagai individu dalam kelompok yang menganut sistem demokrasi. Beberapa di antaranya dapat dilihat melalui fenomena sejumlah masyarakat biasa yang tiba-tiba beralih menjadi pengamat politik di berbagai media sosial. Banyak juga yang memilih untuk menjadijuru kampanye secara cuma-cuma dari setiap kandidat. Bahkan yang tidak kalah menarik, di antara kita pada akhirnya banyak yang kemudian terbiasa untuk menggiring opini mengenai suatu perdebatan.

Hal-hal seperti ini belum tentu akan dapat kita nikmati dengan mudah, jika negeri ini tidak menggunakan sistem politik demokrasi. Ingat bahwasanya demokrasi itu dapat saja digantikan dengan suatu sistem layaknya tatanan yang menjadi alat masa lalu pemimpin kita pada era Orde Baru. Jika ada kesempatan, kenapa tidak kita hadir untuk memanfaatkannya.

Nikmat mana yang engkau dustakan wahai warga negara berasaskan demokrasi?

Berterima Kasih

Penanaman dan pemeliharaan nilai-nilai demokrasi yang kemudian dikenal sebagai proses demokratisasi, sudah selayaknya disyukuri. Meskipun patut diakui mekanisme ini bukanlah suatu sistem yang paling benar, namun diyakini mampu memberikan kesempatan negeri kita untuk berbuat lebih dalam mensejahterakan masyarakatnya. Sekalipun membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Indonesia hari ini, telah memasuki sebuah tahap yang disebut sebagai tahap Konsolidasi Demokrasi. Sebelumnya Indonesia telah melalui dua tahap yang dikenal sebagai proses Reformasi dan Transisi Demokrasi.

Tujuan utama proses Konsolidasi Demokrasi hari ini adalah pada upaya penguatan berbagai mekanisme penyelenggaraan (lembaga negara, hukum, partisipasi masyarakat, sektor swasta) melalui komunikasi para elit politik untuk menghasilkan kesepakatan demi kemaslahatan orang banyak. Jika proses ini berhasil, maka pada akhirnya akan membawa negeri ini pada tahap yang disebut sebagai Negara Demokrasi Mapan. Ketika Indonesia sedang pada proses menuju tahap ini, apa sajakah yang dapat terjadi?

Layaknya negara maju yang demokrasinya telah mapan, Indonesia akan dengan mudah melakukan berbagai pembangunan diberbagai sektor (prekonomian, infrastruktur, pertahanan/keamanan hingga sosial budaya). Namun, jika Indonesia gagal, maka dapat dipastikan negeri ini dapat saja kembali pada sistem otoritarianisme, baik melalui tekanan sekelompok elit sipil berkepentingan ataupun militer. Mengapa hal tersebut terjadi?

Setiap persaingan dalam sebuah konflik elit politik tidak seluruhnya dapat mencapai kesepakatan. Jika hal ini yang terjadi secara terus menerus,maka akan terjadi konflik ditengah masyarakat yang berkepanjangan. Pada akhirnya terbukalah peluang untuk sekelompok elit politik (sipil/militer) melakukan tekanan atas dasar menjaga kestabilan politik dan keamanan dalam negeri. Apakah hal ini sudah terjadi? Ataukah hanya sebagian ciri yang telah nampak terjadi? Anda bisa lihat di DKI Jakarta hari ini.

Ingat! Pilkada DKI Jakarta bukan hanya tentang suara mayoritas siapa yang akan menjadi pemenang. Melainkan pada dampak apa yang diakibatkan bagi tatanan kehidupan politik negeri ini. Jika elit politik kita hari ini tidak membangun komunikasi dibalik meja yang efektif (lobi-lobi politik) guna menyudahi keretakan yang telah terkanjur berepanjangan. Maka bisa jadi kita akan kembali ke sejarah masa lalu yang dianggap begitu kelam atas hak kebebasan bersuara.

Oleh sebab itu, dua hal yang terpenting dalam Pilkada DKI Jakarta terlepas siapapun yang akan menjadi pemenang (sambil menunggu hasil persidangan kasus penodaan agama). Pertama, pendidikan politik yang begitu mahal dapat diakses dengan begitu mudah oleh siapapun di negeri ini, termasuk warga asing. Melalui pendidikan politik ini, masyarakat diajarkan untuk menggunakan haknya dalam suatu negera demokrasi yang tidak gratis. Kedua, berbagai intrik konflik yang disuguhkan tidak semata bermuatan negatif, justru kita harus memandang posistif guna mendorong negeri ini menuju tahap Negara Demokrasi Mapan.

Ingat bahwa dimanapun Pilkada berlangsung (bukan hanya di DKI Jakarta), tidak hanya berkaitan tentang perebutan kekuasaan, melainkan tentang usaha menentukan nasib setiap individu yang memiliki hak dalam sebuah negara demokrasi. Sehingga, tentu sudah sepatutnya kita turut berterima kasih pada suguhan pembelajaran dalam Pilkada di Ibu Kota Indonesia.

Bagaimana dengan Nusa Tenggara Barat?


*Kontributor adalah pengurus Ikatan Alumni SMAN 5 Mataram dan Sarjana Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Opini merupakan tanggung jawab kontributor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s