Anak Muda NTB perlu Angkat Suara untuk Isu Kekerasan terhadap Anak

 

20140112_104433_kekerasan-anak
Ilustrasi kekerasan pada anak. Sumber gambar: Tribunnews

Kontributor: Derry Fahrizal Ulum*

Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dalam survei besarnya menggunakan sistem pengumpulan suara U-Report Indonesia memiliki data terkait kekerasan terhadap anak. Anak muda dari seluruh penjuru Indonesia menyampaikan pandangan mereka terhadap topik yang masih dianggap tabu, yaitu kekerasan terhadap anak. Secara kuantitatif, survei menyimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir, 76% anak muda berumur 13-24 tahun tidak pernah mengikuti penyuluhan/edukasi publik terkait kekerasan terhadap anak dan banyak dari mereka tidak mengetahui kemana harus melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.

Secara nasional, tingginya angka kekerasan perempuan dan anak, membuat NTB “nangkring” di posisi lima untuk provinsi dengan kasus terbanyak. Hal tersebut bertolak belakang dengan julukan agamis yang disematkan untuk Lombok dan Sumbawa. Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda NTB, jumlah kasus kekerasan yang ditangani ialah:

  • pada tahun 2014 sebanyak 140 kasus
  • pada tahun 2015 sebanyak 169 kasus, dan
  • hingga September 2016 sebanyak 140 kasus.

Kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Dalam hal ini anak-anak dan perempuan selalu menjadi korban.

Selain kemiskinan, penyebab lainnya dari tindak kekerasan adalah rapuhnya ketahanan keluarga, penggunaan teknologi dan informasi yang tidak terkendali seperti penggunaan media sosial. Dimana saat ini tidak kejahatan semakin gencar menggunakan media sosial. Juga faktor pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah. Mereka yang tidak berpendidikan dan miskin rentan menjadi korban tindak kekerasan. Selain itu, akses perlindungan yang tidak terjangkau terhadap korban juga menjadi celah bagi para pelaku.

Guna menekan angka kekerasan ini, BP3AKB Nusa Tenggara Barat sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah diantaranya dengan menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya untuk sama-sama menekan angka kekerasan. Melalui ceramah dan pengajian para tokoh ini dianggap mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga membentuk kelompok dialog warga di setiap desa. Tujuannya memberikan pemahaman kepada semua pihak untuk menghentikan kekerasan.

Program Pemerintah Pusat yang dianggap unggulan ini juga dilengkapi dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Dengan program ini diharapkan angka kekerasan bisa ditekan setiap tahun. Namun mengandalkan program seperti itu saja tidak akan cukup dalam memerangi angka kekerasan terhadap anak yang tinggi di NTB.

Kekerasan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak, terlihat mendominasi belakangan ini. Ini dampak dari masyarakat yang mulai mengerti  tentang kekerasan terhadap anak. Masyarakat mulai mengerti, kesadaran mereka sudah mulai tumbuh untuk melaporkan kepada aparat hukum, ketika terjadi kekerasan terhadap anak.

Namun, tumbuhnya kesadaran masyarakat ini, perlu diiringi dengan perhatian dari pemerintah yang diperkuat pula dengan gerakan-gerakan ‘pencegahan kekerasan’ dari akar rumput (masyarakat), salah satu yang dapat diandalkan adalah kreativitas para pemuda. Belakangan ini, gerakan anak muda banyak bermunculan di berbagai bidang, dan belum banyak upaya orang muda dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di daerah NTB.

Selama ini, selain acara-acara seremonial yang diadakan, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, perlu banyak dilakukan dari tingkat lapisan terbawah seperti Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan RT/RW.

Sosialisasi dari pemerintah, memang ada efeknya, tapi itu sangat kecil, sehingga perlu diimbangi dan dilengkapi dengan upaya nyata dan tegas. Misalnya, anak-anak muda dapat diberikan program ‘peningkatan kapasitas mengenai bagaimana menghadapi isu kekerasan terhadap anak’, kemudian mereka diminta untuk memberikan pendidikan serupa dengan anak-anak sekolah atau teman sebaya, mengadakan kampanye menyenangkan bersama dan untuk anak-anak, termasuk penggunaan handphone dan media sosial dengan bijak, atau pembentukan konselor sebaya.

Pola-pola sosialisasi di lapangan perlu juga diubah. Sehingga, inti dari edukasi dalam pencegahan kekerasan seksual anak, bisa tersampaikan dengan cara yang menyenangkan dan dapat diterima masyarakat.

Tak hanya itu, sudah saatnya instansi pemerintah dan gerakan masyarakat saling bersinergi. Bukan saling lempar tanggung jawab dalam mengatasi kekerasan seksual anak, karena isu kekerasan seksual anak adalah tanggung jawab bersama.

Secara ideal, anak muda bukan hanya sebagai penerima layanan yang pasif, tapi juga mau menjadi peserta aktif dalam berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di level daerah maupun pelaksanaan program/kegiatan perlindungan anak di sekitarnya, tentu saja perlu adanya pendekatan pro-aktif untuk mengajak para pemuda, untuk menjadi aktor utama pembawa perubahan positif..

Mewadahi anak muda untuk berkontribusi langsung dalam isu-isu pokok perkembangan seperti kekerasan terhadap anak sangat penting untuk meningkatkan kerja sama sipil dan warga negara.


*Penulis merupakan konsultan perlindungan anak di UNICEF Indonesia. Opini merupakan tanggung jawab dari kontributor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s