Pembelajaran dari “Penyakit Belanda”

earth-day-urban-farming-new-york-rooftop_51631_600x450
Urban Farming. Foto: National Geographic

Kontributor: Lalu Muh. Kabul*

Di pantai utara Belanda, pada tahun 1959 ditemukan sumberdaya berupa ladang gas alam. Dengan ditemukannya sumberdaya ini, Belanda menerapkan kebijakan yang bersifat paradoksal. Disatu sisi perekonomian dikembangkan dengan mengeksploitasi sumberdaya alam, tetapi disisi lain sektor manufaktur diabaikan. Semula perekonomian Belanda mengalami kemajuan, tetapi kemudian pada tahun 1960-an mengalami kemerosotan. Kemerosotan itu terjadi karena diabaikannya sektor manufaktur. Dan fenomena yang dialami Belanda pada tahun 1960-an itu, oleh majalah Economist (1977) disebut dengan “penyakit Belanda”.

Fenomena penyakit Belanda itu justru menjadi pembelajaran agar kebijakan yang diterapkan bersifat holistik dan terpadu, bukan paradoksal. Pada bidang ekonomi lingkungan misalnya, pada tahun 1970-an Nicolas George-Rogen telah menekankan pentingnya pembangunan holistik dan terpadu yang dikenal dengan pembangunan ekonomi ramah lingkungan. Pembangunan ekonomi yang hanya bertumpu pada keinginan pasar semata pada akhirnya hanya akan mengorbankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Manakala sumberdaya alam dan lingkungan telah terdegradasi, maka akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi ramah lingkungan menjadi penting.

Dan istilah lain yang digunakan untuk pembangunan ekonomi ramah lingkungan itu adalah  pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pada tahun 2015 yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 atau Agenda 2030 Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. Dimana SDGs ini memiliki 17 tujuan yang harus dicapai sebagai target tahun 2030. Salah satu tujuan tersebut, yakni membangun “kota masa depan”, yakni kota yang aman dan berkelanjutan.

Kota-kota besar di negara-negara berkembang termasuk kota-kota besar di Indonesia bukanlah kota masa depan karena kota telah tercemar oleh zat pencemar (polutan) dan suhu kota pun makin panas. Demi kemajuan kota, sumberdaya alam kota pun digunakan secara maksimal sesuai dengan keinginan pasar dengan mengorbankan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di Indonesia. dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diatur tentang RTH minimal sebesar 30 persen dari luas wilayah kota terdiri dari 10 persen RTH privat dan 20 persen RTH Publik.

Seiring dengan geliat perekonomian di kota-kota besar, tidak hanya penduduknya yang makin padat, juga padatnya kendaraan bermotor. Baik warga kota maupun knalpot kendaraan bermotor membebaskan polutan seperti gas karbondioksida. Fungsi RTH tidak hanya sebatas menyerap karbondioksida, melainkan juga memproduksi oksigen yang dihirup oleh warga kota sehari-hari. Ketika RTH makin menciut, maka gas karbondioksida ini di angkasa menjadi berlebihan dan membentuk lapisan kaca.

Disebut lapisan kaca karena fungsinya mirip kaca. Sinar matahari yang datang di permukaan bumi, ada yang diserap dan ada pula yang dipantulkan ke angkasa. Oleh lapisan kaca ini, sinar matahari yang dipantulkan itu, dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Akibatnya suhu bumi pun menjadi makin panas. Dan fenomena ini disebut efek rumah kaca yang menyebabkan suhu kota menjadi makin panas. Disisi lain, oksigen yang dibutuhkan warga kota pun makin berkurang seiring dengan makin menciutnya RTH. Selain itu, kota pun menjadi rawan banjir ketika RTH makin menciut karena RTH juga berfungsi sebagai resapan air. RTH publik yang kini dimiliki oleh kota-kota besar di Indonesia masih di bawah angka 20 persen.

Beda dengan kota Selong. Meskipun tergolong kota kecil, sejak tahun 2016 telah dilakukan rintisan (pioneering) berupa road map mengenai bagaimana penataan kota dirintis sejak dini agar tetap menjadi kota masa depan ketika nantinya berkembang menjadi kota besar. Gedung-gedung pemerintah dibangun bertingkat agar hemat lahan. Ruas jalan kota diperlebar. Selain pohon di hutan kota, jumlah pepohonan akan diperbanyak melalui penanaman pohon di sepanjang pinggir jalan, sempadan sungai, sabuk hijau sebagai tapal batas kota, dan pekarangan rumah warga kota. Kenapa pohon harus diperbanyak? Karena daya serap pepohonan terhadap karbondioksida 10 kali lipat lebih tinggi dari vegetasi yang tumbuh di semak belukar dan 47 kali lipat dari vegetasi di sawah (Prasetyo et al, 2002).

Disisi lain, juga dikembangkan pertanian kota (urban farming) untuk mendukung Selong Kota Masa Depan. Dalam konteks kota masa depan, itu semua merupakan rintisan (pioneering) agar RTH publik yang kini dimiliki Lombok Timur tetap bertahan pada kisaran angka 45,10 hingga 48,95 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Lombok Timur 2013-2018. Oleh karena itu, pembangunan Kota Selong sejak tahun 2016 hendaknya dimaknai sebagai langkah strategis ke arah pencapaian SDGs 2030.

*Penulis adalah Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Lombok Timur. Opini merupakan tanggung jawab penulis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s