Asing di Pantai Sendiri: Sengkarut Kepemilikan Pantai di Lombok

dsc_0413
Salah satu pantai di Pulau Lombok. (Foto: Saumi/Halo Rinjani)

Penulis: L. Theo Hidayat     

Pada diskusi publik Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI, red.) di Jogja awal Desember tahun lalu, ada cerita menarik tentang pantai-pantai di Lombok. Agung Sedayu, salah satu pemateri yang juga wartawan Tempo mengungkapkan bahwa kondisi pantai-pantai di Pulau Lombok sudah gawat, sebab tanah pantainya akan terkavling-kavling, apalagi melihat saat ini Lombok merupakan salah satu tujuan utama destinasi wisata halal di Indonesia.

“Saya pernah liputan di Lombok, saya amati, keadaaan penduduknya disepanjang daerah pesisir pantai itu tergolong miskin. Apalagi beberapa tahun kedepan Lombok akan seperti Bali, karena pantainya sudah terkavling-kavling, sudah dimiliki orang lain, ini bahaya untuk warga di daerah pesisir pantai,” ungkap wartawan Tempo, yang juga pernah meraih penghargaan adiwarta tahun 2015 atas liputan investigasinya tersebut.

Agung Sedayu menambahkan, selama melakukan liputan di Lombok, ia mengunjungi beberapa pantai yang akan diberi label “halal”. Serta mewawancarai narasumber terkait, dari hasil wawancara tersebut ia menemukan fenomena mengenai alih fungsi kepemilikan tanah di Lombok, dari tangan warga lokal ke tangan warga Negara asing.

Padahal kepemilikan tanah oleh warga Negara asing di Indonesia dilarang, menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, diatur dalam Bab Hak-Hak atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa Serta Pendaftaran Tanah, dalam pasal 21 ayat 1 yang berbunyi Hanya Warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.[1]

Hal tersebut juga diamini oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB Irnadi Kusuma. Saat ini ada tiga pulau di NTB yang telah dimiliki perorangan, yakni Gili Nanggu seluas 12 hektar yang dimiliki Sasmito, Gili Poh seluas 0,5 Hektar dimiliki Suteja, dan Gili Lontar seluas 2,75 hektar yang dimiliki Sarkawi dan Lalu Maya Bongor.[2]

Tetapi Irnadi meyakini bahwa nama tersebut walaupun merupakan orang lokal, akan tetapi pemiliknya adalah warga Negara asing. Jadi nama warga yang tercantum dalam sertifikat tanah adalah warga lokal, akan tetapi pemiliknya sebenarnya adalah warga Negara asing. Ini dilakukan untuk mengakali hukum yang berlaku bahwa warga Negara asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia.[3]

Tentu PemerintahProvinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), harus segera membenahi tata kelola pulau-pulau yang ada di NTB, terutama yang ada di Lombok. Sebab dengan telah didaulatnya Lombok sebagai salah satu destinasi tujuan wisata halal, maka akan terjadi investasi besar-besaran di daerah pesisir pantai, mengingat turis dari mancanegara akan terus berdatangan ke Lombok, ditambah lagi dengan diakuinya Lombok sebagai tujuan destinasi halal di kancah internasional.

Proteksi terhadap pulau-pulau ataupun pantai yang strategis mulai dari segi ekonomi maupun segi sosialnya, harus dimulai oleh Pemprov NTB. Agar masyarakat Lombok tidak menjadi orang asing di pantai sendiri, sebab, pantai adalah milik masyarakat bukan milik investor atau perusahaan.


[1] http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Undang-Undang-RI-nomor-5-Tahun-1960-tentang-Pokok-Pokok-Dasar-Agraria.pdf (diakses pada 27 Januari 2016 pukul 20:38 WITA)

[2] http://www.suarantb.com/news/2016/12/06/16443/pulau.pulau.di.ntb.terancam.diprivatisasi (diakses pada 27 Januari 2016 pukul 20:21 WITA)

[3] ibid

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s