Gunung Es Pantai Khusus Perempuan

dsc_0178
Salah satu pantai di Lombok, NTB. (Foto: Saumi/Halo Rinjani)

Penulis: Annisa Saumi

Tahun 2016 lalu Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat mewacanakan pantai khusus perempuan, mencontoh apa yang telah dilakukan Turki, Italia, juga negara-negara Uni Emirat Arab. Wacana pantai khusus perempuan ini dibuat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dari daerah Timur Tengah serta untuk menyukseskan pariwisata halal. Seperti yang diketahui Pulau Lombok telah memenangkan dua penghargaan pada ajang pariwisata halal dunia di kategori wisata halal terbaik di dunia, dan destinasi wisata bulan madu halal terbaik dunia. Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. M. Zainul Majdi pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur no. 51 Tahun 2015 tentang pariwisata halal.

Jika di NTB wacana ini terlihat adem ayem saja, tidak demikian halnya di Turki. Pendapat umum di Turki terbelah menjadi dua kubu antara yang menolak dan setuju. Kubu pertama menyatakan pantai khusus perempuan hanya akan membuat jelas pemisahan gender dan mengisolasi perempuan dari masyarakat. Sedangkan kubu yang setuju menyatakan pantai khusus perempuan dibutuhkan bagi perempuan-perempuan lain yang akan lebih nyaman menggunakan pakaian renang karena tidak akan khawatir jika dilihat laki-laki.

Bagaikan gunung es, isu yang berkembang seputar pantai khusus perempuan tentunya tidak hanya menyentuh bisnis wisata halal dan kaum muslim saja , tetapi secara lebih luas juga menyentuh isu seputar perempuan. Pewacanaan pantai khusus perempuan merupakan langkah berani yang diambil Provinsi NTB, mengingat baik Kota Mataram maupun Provinsi NTB belumlah menjadi tempat yang ramah bagi kaum perempuan.  Di Indonesia pun belum ada kota yang memenuhi indikator kota ramah perempuan.

Di Kota Mataram maupun Provinsi NTB sendiri, belum ada kebijakan spesifik yang membuat Mataram maupun NTB menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi perempuan. Angka kekerasan kepada perempuan juga masih tergolong tinggi di NTB. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Nusa Tenggara Barat mencatat ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2016 mencapai 1.301 kasus.

Kemudian sarana dan prasarana publik yang belum ramah bagi perempuan dan juga warganya sendiri. Contohnya saja seperti masalah penerangan jalan pada malam hari. Jalan-jalan besar di Kota Mataram sendiri, yang merupakan ibukota provinsi, masih banyak yang tidak diterangi lampu pada malam hari. Hal ini tentunya membuat rasa tidak aman bagi kaum perempuan ketika melintasi jalan pada malam hari.

Menurut Lola Amelia, peneliti kebijakan sosial The Indonesian Institute dalam tulisannya tentang kota ramah perempuan, prinsip dasar dari Kota Ramah Perempuan ini adalah bagaimana sebuah kota dibangun agar inklusif untuk semua warganya, baik perempuan dan laki-laki, kaya-miskin, dan terpenting aman, sehingga semua warga dapat bekerja, bersosialisasi dan mengaktualisasikan dirinya.

Pewacanaan pantai khusus perempuan bisa dilihat juga sebagai langkah BPPD NTB untuk meningkatkan kunjungan wisatawan perempuan. Hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan komitmen untuk memperbaiki kualitas hidup warganya serta perbaikan sarana dan prasarana. Promosi pariwisata besar-besaran tentunya akan percuma saja jika perbaikan kualitas hidup warganya tak segencar promosi wisatanya. Menjadi pertanyaan ketika promosi wisata dilakukan secara besar-besaran, hal ini apakah sudah mendatangkan manfaat bagi warga atau hanya untuk investor saja?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s