Balada Pengakuisisian Hutan Adat Sembalun

dsc_3991a
Daerah Sembalun, Lombok Timur. (Foto: Saumi/Halo Rinjani)

Sejak dahulu Masyarakat Adat Sembalun melakukan sebagian besar aktivitasnya di hutan adat. Pengakuisisian lahan hutan adat melalui sistem Gross Governoor membawa dampak pengerusakan hutan adat. Pengelolaan hutan adat oleh pemerintah tak lebih baik daripada pengelolaan secara adat pada zaman sebelum kemerdekaan.

Reporter: L. Theo Hidayat

Halo Rinjani – Akhir tahun 2016 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan Surat Keputusan (SK, red.) pengakuan hutan adat kepada 9 Komunitas Masyarakat Hukum Adat. Namun, dari 9 Komunitas Masyarakat Hukum Adat tersebut, Masyarakat Hukum Adat Sembalun tidak termasuk di dalamnya.

Sejak dahulu, bahkan sebelum era kemerdekaan, Masyarakat Adat Sembalun, melakukan sebagian besar aktivitasnya di hutan adat, baik itu untuk berkebun, bercocok tanam, maupun untuk berburu. Peran dari Wik Tu Telu mulai terpinggirkan pada zaman Belanda yang mengkooptasi semua tanah adat melalui sistem Gross Governoor (GG, red.). Dengan surat keputusan nomor 15 Staastblad/ nomor 77, tanggal 12 Maret 1941, ini dilakukan agar memudahkan pembayaran pajak dan itu berlaku sampai sekarang, perubahan dari hak komunal menjadi hak milik.[1]

“Kalau dulu kan hak ulayat, hak komunal, silahkan minta kepada mangku gumi, saya ingin bekerja disitu saya ingin menenam ini, jika ada yang menyangkut masalah hutan akan dikonfirmasi antara mangku gumi dan mangku gawar, jika menyangkut masalah mata air, maka akan dikonfirmasi oleh mangku gumi dan mangku makem, nah setelah itu dipegang semuanya dijadikan hak pemerintah maka terjadilah degradasi,” ujar Abdurrahman Sembalun, Ketua Kemangkuan Adat Sembalun.

Pengakusisian tanah adat dengan sistem GG dilaksanakan melalui pembentukan hutan lindung, Taman Suaka Marga Satwa, dan tanah tutupan. Pembentukan Taman Suaka Margastwa dilakukan oleh pemerintahan Hindia-Belanda dengan dalih untuk melindungi hewan yang ada disana, padahal berabad-abad lamanya, masyarakat adat sembalun hidup berdampingan tanpa menganggu satu sama lain dengan hewan-hewan yang ada di hutan adat.

Selain masalah hutan adat, kondisi masyarakat adat sembalun saat ini terpinggirkan secara politik maupun ekonomi juga menjadi perhatian bagi Abdurrahman. Abdurrahman masih teringat dengan pembebasan lahan yang terjadi di era orde baru. Lahan tersebut diberikan kepada para investor antara lain PT Sembalun Kusuma Mas, PT Sampoerna Agro, PT Agrindo Nusantara, PT Kosambi, total lahan keseluruhannya 666,5 hektar.

Selain itu, Abdurrahman juga mengatakan pada tahun 1980-an saat Presiden Soeharto datang ke Sembalun untuk menjadikan Sembalun sebagai lumbung bawang putih saat itu. Penanaman bawang putih dalam skala besar berdampak pada pengerusakan hutan adat di Sembalun.

Tahapan penghilangan hutan adat kembali berlanjut dengan diberlakukannya Taman Nasional Gunung Rinjani, yang merupakan daerah konservasi. “Namun, dalam realitanya banyak sekali terjadi illegal logging,” ungkap Abdurrahman. Hal ini membuktikan pengelolaan pemerintah tak lebih baik daripada pengelolaan secara adat pada zaman sebelum kemerdekaan.

Masyarakat adat sembalun berusaha menjaga kehidupan ekosistem hutan adat di sekitar lereng Rinjani dengan menerapkan hukum adat. “Jika masuk ingin menebang 1 pohon maka wajib menanam 10 pohon, jadi sudah ada niatan ingin menebang saja harus sudah menanam 10 pohon terlebih dahulu, jadi sudah nyata pohon itu selamat, begitupun kelipatannya,” ucap Abdurrahman

“Jadi pernah terjadi sekitar tahun 2002 sampai 2003 ada lembaga yang melakukan penelitian, rata-rata kayu di hutan rinjani turun itu 50 kubik perhari, belum lagi perbulan, pertahun, sejak taman nasional itu ada. Makanya kelihatan kan, masuk hutan kelihatan rumput, jadi hutan rumput. Tapi itu loh, yang di Taman Nasional itu rumput, tidak kurang dari 8.000 hektar itu rumput,” keluh Abdurrahman.

Sebagai upaya mengembalikan kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat, Abdurrahman melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Saat itu keputusan yang dikeluarkan oleh MK memberikan angin segar kepada masyarakat adat secara politik, karena melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, menyatakan Hutan adat bukan lagi hutan Negara,” tutur pria berjenggot putih tersebut.

Namun, sampai saat ini kepemilikan hutan adat masih dalam penguasaan negara. “Saya punya harapan masyarakat adat harus berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan harus mandiri secara ekonomi. Tidak terjajah, tidak tereksploitasi, tidak terkebiri. Tapi syaratnya adalah kembalikan sumber daya alam itu ke masyarakat adat, mari kita bersama-sama, pemerintah menjadi pengawas, pendamping dan pelindung kita. Jangan pemerintah yang menguasai dan menyerahkan ke penguasaha,” tutup Abdurrahman. (halorinjani/lta/aks)


[1]Yamni. 2015. “Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani dan HGU: Negara(isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun dari Masa ke Masa”. Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 3/2015. Sajogyo Institute, Bogor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s